BALIKPAPAN – Pemerintah semakin mantap mewujudkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur.
Pemindahan Ibu Kota Negara ke Provinsi baru dinilai akan mampu memberi dampak positif terhadap ekonomi nasional. Yang mana akan memberikan dorongan investasi yang lebih luas pada wilayah lain serta menjadi salah satu pendorong investasi terkuat di provinsi lain.
Dikutip dari portalnawacita.com (04/07/22) “IKN akan menjadi sumber pertumbuhan baru yang selanjutnya akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan di wilayah sekitar IKN,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu dalam keterangan tertulisnya, Jakarta. Dia menuturkan dari sejak pembangunan kawasan Nusantara, proyek ini bisa
memberikan dampak ekonomi baik dalam jangka pendek, menengah hingga dampak panjang. Dalam jangka pendek, pembangunan IKN Nusantara dapat mendorong kegiatan ekonomi melalui investasi infrastruktur di wilayah IKN dan sekitarnya.
Dampak tersebut juga dirasakan oleh pengembang properti nomor 1 di Kaltim, PT. Wulandari Bangun Laksana Tbk (BSBK). “Dengan adanya perpindahan Ibu Kota Negara ke provinsi Kaltim sudah sangat terasa dampaknya karena Pembangunan proyek pendukung IKN pasti melibatkan banyak tenaga kerja baik lokal dan luar balikpapan sehingga dampak lain dari proyek ini selain kebutuhan sandang, pangan, otomatis permintaan properti juga meningkat.” ujar Tjia Daniel Wirawan, selaku Direktur Perseroan.
Berdasarkan informasi yang didapat terkait perpindahan ASN ke IKN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengatakan pemerintah menyiapkan empat skenario pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Empat skenario tersebut adalah pertama pemindahan sebanyak 2.000 ASN, kedua sebanyak 5.700 ASN, ketiga sebanyak 60.000 ASN, dan keempat sebanyak 100.000 ASN. Pemindahan ASN sendiri akan dilakukan mulai periode 2024.
Selain itu, dalam memindahkan ASN ke IKN Nusantara, pemerintah akan melihat realisasi pembangunan sistem pendukung, seperti penyediaan tata ruang, ketersediaan kantor, dan prioritas dalam urusan pemerintahan
